UA Fasilitas 255 Desa Dapat PPIP

Jangan Percaya Kalau Ada Oknum yang Minta Uang

Kendari - Pengabdian Umar Arsal untuk Sultra makin sulit tertandingi oleh anggota DPR RI lainnya asal Bumi Anoa. Selain berkeliling menggelar bakti sosial di semua kabupaten, termasuk paling cepat mengunjungi dan membantu korban banjir, kader Demokrat ini juga sukses menfasilitasi gelontoran dana sebesar Rp 6,3 T dari APBN dan APBN Perubahan 2013 untuk 255 desa di Sultra dalam bentuk program pembangunan infrastruktur pedesaan (PPIP).
Setiap desa mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 250 juta yang harus digunakan mengongkosi proyek-proyek padat karya di desa, seperti drainase, jalan usaha tani dan lain-lainnya. “Itu bentuk perjuangan saya sebagai anggota Komisi V DPR RI yang bermitra dengan Kementrian PU. Saya harap ini bisa berguna bagi daerah yang mendapatkannya,” kata Umar Arsal, kemarin.
Program itu nantinya dikelola langsung oleh pihak desa penerima melalui Organisasi Masyarakat Setempat (OMS). Pihak PU Sultra sebagai ujung tombak pelaksanaan proyek ini dilapangan diharapkan bisa mensupervisi dengan baik para aparat desa dan fasilitator kecamatan yang mengawasi proyek-proyek ini. “Saya mendengar adanya oknum-oknum tertentu yang meminta dana kepada para kades penerima PPIP ini dengan ancaman akan dipindahkan ke desa lain jika tidak menyetor. Itu tidak boleh,” tegas Umar.
Ia pun meminta agar para kades untuk tidak percaya dengan oknum-oknum yang mengatasnamakan dirinya atau rumah aspirasi Umar Arsal, terkait pergantian desa penerima. Jika ada hal semacam itu, para kades jangan ragu untuk melaporkannya langsung pada Umar Arsal atau rumah aspirasinya di Kendari. Ia tidak ingin ada anggapan bahwa ada dana tambahan bagi desa penerima.
“Khusus fasilitator itu sudah anggarannya sendiri diluar yang Rp 250 juta itu. Saya ingin ini diketahui publik agar tidak disalah artikan bahwa honor fasilitator itu sudah termasuk di dana Rp 250 juta. Itu ada anggarannya sendiri. Jangan sampai ada yang mengatakan untuk biaya fasilitator. Mereka sudah dianggarkan untuk 6 bulan pengawasan dan supervise,” beber pemilik nomor urut 2 di Pilcaleg nanti ini.
Untuk lebih jelasnya, desa-desa mana saja yang menerima dana PPIP, Umar memutuskan untuk mempublikasikan secara resmi desa-desa itu. Tujuannya agar jangan ada pihak yang mencoba mengutak-atik nama-nama desa penerima itu, dengan ancaman akan diganti jika tak menyetor. “Ada juga calo yang meminta persent bahkan 40 persen dengan alasan sudah berjuang memperjuangkan PPIP itu. Jangan pernah percaya,” tandasnya.