Jalan Kota Bombana Berbau Korupsi

Tujuh Bulan Dikerja Sudah Rusak

Kendari - Aroma korupsi yang tercium di proyek pengaspalan jalan ibukota Bombana mulai diseriusi pihak Polda Sultra. Proyek bernilai Rp 7 M tersebut memang sudah lama jadi buah bibir di Bombana karena diduga hasil pekerjaan tak sesuai dengan besaran anggaran. Ketebalan aspal, kelayakan alat hingga finisihing yang asal jadi adalah indikasi bahwa ada yang tidak beres. Sayangnya, para wakil rakyat yang duduk di parlemen Bombana tutup mata melihat ini.
Jalan itu memang belum lama kelar dikerjakan. Tapi kondisinya mulai rusak. Hanya dalam tempo tujuh bulan dinikmati warga, kondisinya tidak mulus lagi. Ada yang aspalnya terhambur dan menyerupai biji-biji kerikil, serta ada yang retak-retak hingga membentuk lubang-lubang dengan diamater yang sudah lumayan besar. Kondisi ini terjadi di sepanjang jalan D.I Panjaitan, Kelurahan Doule. Bila anda berada di Kasipute, Bombana, tengoklah kondisi jalan di pintu masuk pertigaan sebuah rumah makan terkenal di kota itu sampai di depan rumah Kadis Pertambangan, membentang aspal rusak dengan titik yang tidak bisa terhitung.
    Padahal jalan dengan panjang sekitar 200 meter ini, baru selesai dikerjakan Desember 2012 lalu. Anggarannya pun tidak main-main, Rp 7 M. Dalam skema anggaran di APBD Bombana, proyek itu adalah tahap I. Sedangkan tahap II baru selesai ditender dengan anggaran lebih besar lagi, Rp 11 M. Informasinya, belum juga proyek tahap II ini dikerja, urusanya sudah masuk di Polda Sultra karena diduga ada masalah dalam proses tendernya.
Khusus untuk aroma korupsi di proyek tahap I, Polda ternyata sudah memanggil tiga orang yang diduga tahu masalah ini. Mereka adalah konsultan pelaksana, kontraktor dan pejabat pembuat komitmen (PPK).“Tapi pemanggilan itu bukan sebagai saksi, melainkan masih sebatas interogasi,” ungkap Kompol Dolfi Kumaseh, Kasubdit PID Polda Sultra melalui penyidik Tipikor Ditkrimsus, Ipda Hasanuddin saat ditemui, kemarin (24/7).
Kasus ini mulai bergulir di Polda Sultra sejak awal Juli 2013 berdasarkan laporan masyarakat. Pengaspalan seluruh jalan ibu Kota Bombana, dianggarkan pada tahun 2012 senilai Rp 7 milyar. Namun dalam proses pengerjaanya, diduga tidak sesuai dengan bestek pengaspalan. “Kami serius menuntaskan kasus ini, karena ada dugaan pengerjaannya tidak sesuai dengan bestek yakni ketebalan aspal 5 cm dalam kontrak, tidak sesuai,” katanya lagi.
Dikatakan, pemanggilan dan pemeriksaan saksi, kata Dolfi mengaku baru akan dilakukan setelah tim ahli turun dari lapangan untuk meneliti kontruksi aspal itu. Tim ahli tersebut berasal dari Dinas PU Sultra yang mengetahui secara teknis pekerjaan. Kerugian Negarapun belum diketahui, karena BPKP sementara melakukan audit. Proyek ini dikerjakan oleh CV Aroma, tentu harus bertanggungjawab atas hasil pekerjaannya.
“Sudah ada tim ahli dari PU tapi belum laksanakan pemeriksaan. Tergantung kesediaan mereka kapan turun lapangan. Jadi tinggal tunggu itu, baru dilakukan pemanggilan saksi-saksi. Tim ini turun untuk memeriksa kualitas dan kuantitas aspal, apakah sesuai bestek atau tidak berdasarkan dengan kontrak awal,” tegas Dolfi. Perwira polisi ini memastikan jika institusinya serius mengusut masalah ini, dan akan terbuka kepada publik terkait perkembangan penyidikannya.
Kendari Pos sejak awal aroma tak beres di proyek ini mencuat, seringkali meminta para anggota DPRD Bombana untuk membuat penilaiannya. Sayangnya, entah pengaruh apa, kendati nyaris setiap hari melintasi jalan aspal bermasalah itu bahkan melihat langsung kondisinya, mereka memilih tak mau ikut-ikut memberi komentar. Ketua DPRD hingga wakil-wakil ketua tak mau memberi penilaian objektif terkait pengaspalan jalan dalam ibukota Bombana itu.
Untungnya, masih ada satu anggota parlemen di daerah itu yang bisa objektif, yakni Sahrun Gaus. Khusus untuk urusan pengaspalan jalan ini, kader Partai Demokrat itu terang-terangan mempertanyakan kualitas pekerjaan pengaspalan jalan tersebut. Ia menyesalkan kerusakan jalan beraspal itu yang cukup cepat, dan tak berusia panjang.
    Katanya, pembangunan infrastruktur jalan dalam ibukota sangat dibutuhkan masyarakat. Betapa tidak, sejak Bombana mekar 2003 lalu, jalan Ibukota tidak ada yang mulus sampai menjelang akhir tahun 2012. Namun ironisnya, begitu jalan ibukota diaspal, usia pakainya jauh dari harapan. "Usia tujuh bulan sudah rusak ini sangat perlu dipertanyakan. Apa material yang digunakan sesuai standar yg dibutuhkan atau tidak," kritiknya.
Selain itu kata Ketua fraksi Demokrat Indonesia Raya (DIR) ini, kredibilitas Dinas Pekerjaan Umum selaku instansi tehnis yang menangani pekerjaan tersebut juga patut dipertanyakan. Begitu juga dengan bidang Bina Marga, di instansi tersebut, bagaimana bisa menerima kualitas pekerjaan seperti yang terjadi di sepanjang jalan D.I Panjaitan, Kelurahan Doule. "Masyarakat awam yang melintas di jalan rusak itu pasti bertanya-tanya, bagiamana bisa jalan yang diporsikan dengan anggaran besar yakni 7 miliar rupiah, hanya berusia singkat dan bertahan tujuh bulan. Saya juga selaku ketua Fraksi DIR (Demokrat Indonesia Raya) bertanya-tanya, ada apa ini," kata Sahrun.
Ketua DPD Demokrat Bombana ini pun meminta Bupati Bombana, H Tafdil untuk memberikan perhatian serius terhadap masalah jalan dalam ibukota Rumbia yang sudah rusak. Betapa tidak program yang dianggarkan dalam APBD 2012 lalu dengan anggaran Rp 7 Miliar merupakan proyek andalan Bupati yang dimasukkan dalam program Gembira ibukota. "Dengan kondisi jalan yang sudah rusak seperti itu, jelas-jelas sangat merugikan daerah, karena usianya terlalu cepat rusak," ungkap Sahrun.