Data penerima Bantuan Langsung Sementara (BLSM) yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Konawe Selatan mendapat sorotan dari kalangan anggota DPRD. Banyak warga di lapangan berkategori miskin, namun tak terdata sebagai penerima BLSM.
"Banyak keluhan masyarakat yang didapatkan dibeberapa desa seperti di Laeya dan Torobulu. Rumah warga jika dilihat dari kacamata sosial yang beralaskan tanah, berdinding papan dan beratap rumbia tidak
terdata sebagai penerima BLSM. Hanya karena didalam rumah terdapat sebuah televisi, padahal barang elektronik itu merupakan hasil kerja anak yang merantau di luar daerah dan hasilnya diberikan kepada orang tuanya," kritik Ketua Komisi I DPRD Konsel, Rasyid diamini rekan sejawatnya, Malik Silondae, kemarin.
Tak hanya itu, ada keganjilan dalam pendataan yang dilakukan BPS. Sebab ada yang terdata sebagai penerima bantuan BLSM namun telah meninggal dunia. Ironisnya masih dicantumkan namanya sebagai penerima. DPRD menyarankan agar pemerintah desa, kelurahan maupun kecamatan untuk mengajukan surat keberatan atas pendataan yang dilakukan BPS tersebut. "Ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Konawe Selatan, tetapi hampir seluruh wilayah di Indonesia. Makanya kita harapkan pemerintah yang berada ditingkat bawah mengajukan surat keberatan ke DPRD. Karena masyarakat akan menghujat pemerintah desa nantinya," sambungnya.
Dengan adanya surat keberatan itu, DPRD bisa mengagendakan hearing bersama pimpinan BPS untuk mempertanyakan indikator penilaian mereka pada warga kategori miskin. Karena ditengarai, data statistik banyak tak akurat. "Kita akan komparasikan dengan indikator penilaian yang dilakukan Bappeda, Nakertrans, BKKBN maupun bank dunia," katanya. Selanjutnya, DPRD akan menyurati Pemkab untuk menunda pencairan BLSM, sebelum ada verifikasi data tepat oleh BPS.
Sunday, 7 July 2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment