Lahan Trans Serobot Tanah Warga

Pertahankan Hak Justru Dipukul dan Rumahnya Dibakar

Proyek penempatan transmigran di Kelurahan Landono, Kecamatan Landono, Konawe Selatan (Konsel) memunculkan masalah. Pokok masalahnya terletak pada kavlingan "lahan dua" yang ternyata bersinggungan dengan tanah milik warga lokal. "Lahan Dua" adalah istilah lazim di lingkungan transmigrasi untuk lokasi kebun transmigran.
Andimo (65), adalah orang yang melakukan protes itu. Kepada wartawan Kendari Pos, Andimo menumpahkan keluhannya. Kata
dia, tanah miliknya seluas tiga hektar telah diambil paksa untuk dijadikan kebun transmigran. Ihwan pengkavlingan tanah ini berawal dari keinginan Andimo untuk menjadi warga trans lokal kepada Lurah Landono.
Lebih dari itu, Andimo bersedia menyerahkan tiga hektar tanahnya untuk keperluan transmigrasi, dengan catatan, satu hektar untuk lokasi kebunnya di lokasi dan dua hektar lainnya dihibahkan untuk kepeluan kebun warga trans lainnya. "Saya mau serahkan tanahku tiga hektar untuk lokasi transmigran. Dengan catatan, satu hektar dikosongkan karena saya juga minta rumah trans satu buah. Maksudku, yang satu hektar itu untuk kebun saya. Ternyata, belakangan, saya tidak dapat. Saya juga ini miskin pak," katanya. Tahu bahwa dirinya tidak dapat rumah trans, tanah yang tadinya telah diizinkan untuk lokasi transmigran, kembali diambilnya. "Tanah itu lalu saya pagari dan saya bangunkan rumah. Ternyata, rumahnya dibakar dan saya dipukuli. Yang pukuli saya itu bapaknya lurah. Saya dipukul di hadapan polisi. Lurah juga marah-marah sama saya. Saya sudah lapor polisi tapi katanya, visum saya hilang. Seandainya saya bisa ketemu bupati, saya akan laporkan tindakan pak lurah kepada bupati," kata Andimo ditemani beberapa orang tua kampung di Landono.
Ternyata, Bupati Konsel, H. Imran MSi memberi respon. Dia memberi garansi, masalah ini akan segera dituntaskan karena ia tak ingin rakyatnya disakiti. "Sebagai pemimpin, saya harus pro rakyat. Sebagai bupati, saya tidak memberi toleransi kepada aparat yang bertindak diluar aturan. Untuk urusan seperti ini, saya tidak pandang bulu," tegas Imran, kemarin. Ia berjanji akan segera memanggil Kadis Transmigrasi dan camat setempat untuk menyelesaikan masalah ini. "Menjadi pemimpin itu, harus peka dengan rakyatnya. Jangan sebaliknya, pemimpin justru menjadi musuh bagi rakyat. Itu pantangan," pungkasnya.