Sultra Siap Terima Transmigran Jabar

26 Juni lalu, 19 gubernur di Indonesia meneken kesepakatan menerima transmigran di provinsi masing-masing, salah satunya adalah Sultra. Memang dalam pertemuan tersebut, Gubernur Sultra, Nur Alam tidak hadir karena bertepatan dengan pembukaan Harganas. Namun, gubernur meyakinkan, siap mensukseskan profram transmigrasi. Khusus Sultra, akan kembali menerima transmigran asal Jawa Barat.
   "Kesepakatan kemarin, itu bagi daerah yang sudah habis kontraknya atau daerah pengirim dengan daerah
penerima. Salah satunya Sultra dan  Jabar. Karena Jabar sudah berakhir kontraknya, maka dilanjutkan. Isi perjanjiannya, daerah penerima dan sanggup siapkan lahan dan wajib memberikan bimbingan," kata Kadis Nakertrans Sultra, Ir Ilham Latief, kemarin.
   Daerah penyuplai transmigran yakni Jabar, Jatim, NTB dan Bali.  Dari empat daerah tersebut, hanya Jabar yang sudah berakhir masa kontraknya, makanya diperpanjang kembali. Sedangkan yang lainnya masih berjalan. Sehingga, jika kementerian akan kembali menjalankan program transmigrasi, maka daerah pengirimnya hanya Jabar. Ilham mengatakan, selain daerah yang disebutkan, Jawa Tengah juga meminta untuk menjadi daerah pengirim.
    Menurut Ilham, daerah bisa saja menolak. Tapi alasan untuk menolak tidak ada. Sebab lahan untuk jadi lokasi transmigrasi masih tersedia. Lagi pula, daerah diuntungkan dengan adanya transmigran. Sebab, lahan-lahan tidur bisa digarap dan para transmigran asal pulau Jawa memiliki keahlian di bidang pertanian.       "Mereka lebih terampil di bidang pertanian, cara mengolah lahan, mereka lebih tahu. Makanya nanti kita akan sharing. Misalkan di Konsel ditempatkan 100 KK. Kita akan bagi, 50 KK transmigran dan 50 kk warga asli. Kita harapkan, mereka nanti bisa sharing ilmu. Transmigran tentu tidak menguasai kondisi di lapangan, jadi kita harap mereka bisa berbagi ilmu," jelasnya.
   Untuk tahun ini, belum ada data transmigran yang akan diterima Sultra. Sebab, kementerian yang mengirim dan menyiapkan anggaran. Karenanya, belum ada estimasi data penerima transmigran. Namun, dibanding tahun 2012 lalu, jumlah transmigran tahun ini mengalami penurunan. Tahun 2012, Sultra dijatah 640 kk. Untuk tahun ini turun menjadi 417 karena pusat yang punya anggaran, sehingga penentuan jumlah, ada pada kementerian transmigrasi.
   "Tahun 2014 kita siapkan lahan. Tinggal pengaturan berapa karena pusat yang tentukan.  Jadi tergantung. Misalnya kita usul sekian untuk Konsel, tapi kembali lagi ke pusat karena pusat yang biayai. Kementerian mengirim dan turunkan anggaran, kabupaten yang siapkan. Pembangunan perumahan, pembersihan lahan, semua kabupaten. Hanya setelah datang, kami yang berikan anggaran jaminan hidup selama setahun," tandasnya. (KP)